Karya Jurnalistik

Media Informasi & Edukasi
close
close

Senin, 26 Maret 2018

LEMBAGA PENYIARAN

PENDAHULUAN
Penyiaran di Indonesia sebenarnya sudah di atur semenjak jaman Hindia Belanda Sejak dikeluarkannya Radiowet oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934. Secara tidak langsung peraturan tersebut dijadikan pijakan untuk pendirian NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep Maatschaapij) yaitu sebuah radio milik pemerintah Hindia belanda yang memperoleh hak-hak istimewa lewat Radiowet yang dikeluarkan pada waktu itu. Peraturan ini terus mengalami perubahan seiring bermunculannya radio-radio siaran. Padahal kalau dilihat sejarahnya, Bataviase Radio Vereniging (BRV) sudah lebih dulu mengudara dibanding NIROM. Solossche Radio Vereniging (SRV) di Solo, Mataramse Verniging Voor Radio Omroep (MAVRO) di Yogjakarta, Verniging Oosterse Radio Luisteraars (VORO) di Bandung, Vereniging Voor Oosterse Radio Omroep (VORO) di Surakarta, Chineese en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Java (CIRVO) di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep (EMRO) di Madiun dan Radio Semarang di Semarang.
Sejarah perkembangan penyiaran di Indonesia sendiri mulai menemukan geliatnya sejak disahkannya UU penyiaran oleh Presiden pada tahun 1997, dengan terbitnya UU no 24 Tahun 1997. Hal yang sangat penting dengan dikeluarkannya UU Penyiaran adalah pengakuan pemerintah kepada lembaga penyiaran swasta yang sebelumnya hanya Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang diakui pemerintah waktu itu[1].
Seiring perkembangan waktu maka di Indonesia dikenal bermacam-macam lembaga penyiaran yaitu:
1. Lembaga Penyiaran Swasta
2. Lembaga Penyiaran Publik
3. Lembaga Penyiaran Komunitas, dan
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan.
Sebelumnya dalam UU No 24 Tahun 1997 dikenal dengan Lembaga Penyiaran Pemerintah, kemudian ada perubahan dalam UU Penyiaran yang baru yaitu UU no 32 Tahun 2002.
Dalam makalah ini hanya akan membahas tentang lembaga penyiaran pemerintah, publik, dan swasta.

PEMBAHASAN
1. Lembaga Penyiaran Pemerintah
1.1 Pengertian
Dalam UU no 24 Tahun 1997 Pasal 10 (1) Lembaga Penyiaran Pemerintah adalah suatu unit kerja organik di bidang penyiaran di lingkungan Departemen Penerangan, yang diberi wewenang khusus, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta berkedudukan di ibu kota negara, yang stasiun penyiarannya berada di ibu kota negara, ibu kota propinsi, dan ibu kota kabupaten/kotamadya yang dianggap perlu.
Pasal ini menerangkan bahwa lembaga penyiaran ini bagian dari lembaga pemerintah yang berada di bawah Menteri Penerangan yang secara otomatis bertanggung jawab kepadanya. Kemudian setelah terbit UU No 32 Tahun 2002, lembaga penyiaran ini berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang di atur dalam pasal 14 dan 15 yang kemudian secara pengertiannya pun berubah menjadi lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat (14 ayat 1), Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia (Pasal 14 Ayat 2).
Hal yang membedakan keduanya adalah pertama dalam UU No 24 Tahun 1997 bernama lembaga penyiaran pemerintah yang berada di bawah Menteri Penerangan dan bertanggung jawab kepadanya pengaturannya juga masih menggunakan peraturan pemerintah dalam aktifitasnya sedangkan dalam UU No 32 Tahun 2002 di bentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang semuanya diatur dalam Undang-undang yang yang berlaku tentang penyiaran dan segala bentuk aktifitasnya.
Tentang perubahan status TVRI menjadi Persero dan nama dari penyiaran pemerintah menjadi penyiaran publik ini di atur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2005[2].
Kedua, dalam segi pembiayaan pada UU No 32 Tahun 2002 lebih terbuka dan beragam dibanding pada UU No 24 Tahun 1997. Pasal 10 Ayat (7) menerangkan:
a. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Pemerintah diperoleh dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Alokasi dana dari iuran penyiaran, kontribusi, dan biaya izin penyelenggaraan penyiaran;
c. Alokasi dana dari siaran iklan niaga Radio Republik Indonesia; dan
d. Usaha-usaha lain yang sah.
Sedangkan dalam UU No 32 Tahun 2002 menerangkan pada Pasal 15 (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
a. Iuran penyiaran;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Sumbangan masyarakat;
d. Siaran iklan; dan
e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Penyiaran Pemerintah/Publik adalah lembaga penyiaran yang berada dalam pengawasan dan pengaturan pemerintah bersifat independen, netral, tidak komersial, serta bertujuan untuk melayani kepentingan kepada informasi masyarakat, dan dibiayai oleh negara.
UU No 32 Tahun 2002 juga membagi lembaga penyiaran publik kepada dua kategori sesuai tempatnya, (1) Lembaga Penyiaran Publik, dan (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang diatur dalam pasal 14 Ayat 3 yang berbunyi di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal. Untuk lebih jelasnya ada dalam lampiran UU No 32 Tahun 2002.
2. Lembaga Penyiaran Swasta
2.1 Pengertian
Seperti yang sudah dibahas dalam pendahuluan, hal yang sangat penting dari lahirnya UU Penyiaran Tahun 1997 adalah diakuinya Lembaga Penyaiaran Swasta, dengan beragamnya lembaga penyiaran maka semakin beragam pula informasi yang sampai kepada masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran melalui dunia penyiaran. Menurut UU No 24 Tahun 1997, Pasal 11 (1) dan (2), dan (3) yang berbunyi:
(1) Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
(2) Lembaga Penyiaran Swasta didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam kegiatan yang menentang Pancasila.
(3) Lembaga Penyiaran Swasta dilarang didirikan semata-mata hanya dikhususkan untuk menyiarkan mata acara tentang aliran politik, ideologi, agama, aliran tertentu, perseorangan, atau golongan tertentu.
Dalam Undang-undang ini pengertian penyiaran swasta berarti lembaga penyiaran yang mempunyai Badan Hukum Indonesia yang mempunyai usaha hanya dibidang penyiaran radio dan televisi. Setelah terbit UU No 32 Tahun 2002 pengertian tentang lembaga penyiaran ini pun mendapat perubahan pada Pasal 16 menerangkan
(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.
Selanjutnya dalam hal permodalan dan saham diatur sebagaimana dalam UU No 24 Tahun 1997 Pasal 12:
(1) Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
(2) Penambahan atau pemenuhan modal berikutnya bagi pengembangan Lembaga Penyiaran Swasta hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Pemerintah. (3) Penambahan atau pemenuhan kebutuhan modal melalui pasar modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Sedangkan UU No 32 Tahun 2002 Pasal 17 menerangkan sebagaimana berikut:
(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
(2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
(3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.
Jelas sekali perubahan yang terlihat dari dua undang-undang penyiaran ini, walau secara efek pasti ada positif dan negatif yang ditimbulkannya. Karena ini adalah urusan keuangan maka akan banyak hal-hal yang sensitif yang bisa berubah dalam berbagai aspek. Baik dari kebijakan perusahaan maupun dalam hal isi atau kebijakan penyiaran. Diakui atau tidak, dalam beberapa tahun terakhir apabila UU No 24 Tahun 1997 masih berlaku maka undang-undang penyiaran ini banyak yang dilanggar khususnya mengenai pengaturan dalam Pasal 11 ayat 3 yaitu ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2014 lalu.
Dari uraian diatas dapat diambil simpul bahwa lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbadan hukum Indonesia dan hanya mempunyai usaha penyiaran radio dan televisi.
Hal yang paling mendasar dari perubahan kedua undang-undang ini adalah dalam hal pertanggungjawaban, dalam UU No 24 Tahun 1997 lembaga penyiaran ada dalam lingkup kementerian Departemen Penerangan yang bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan dalam UU No 32 Tahun 2002 adanya Komisi Penyiaran Indonesia sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan kepenyiaran di seluruh Indonesia.
KESIMPULAN
Lembaga penyiaran yang ada sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama menurut undang-undang yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa adanya sistem penyiaran supaya terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sebuah negara yang berdaulat diperlukan pengaturan yang jelas tentang berbagai hal, termasuk penyiaran. Hal ini diperlukan karena penyiaran sangat bersentuhan langsung dengan berbagai dinamika kehidupan dalam negara dan masyarakat. Semakin baik aturan penyiaran, semakin baik efek yang ditimbulkan dalam masyarakat. Akan tetapi apabila aturan penyiaran yang berlaku menunjukkan ketidakjelasan maka efek yang buruk akan terasa di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
DAFTAR PUSTAKA
Tebba, Sudirman. Hukum Media Massa Nasional. Pustaka Irvan. Jakarta. 2007
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran



[1] Sudirman Tebba. Hukum Media Massa Nasional. Pustaka Irvan. Jakarta. 2007. Hal. 81
[2] M. Alwi Dahlan. Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia. Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2008. Hal 660


0 komentar:

Posting Komentar